Kebiasaan Pejabat Daerah Dinas ke Jakarta, Ketua LSM IGW Sindir Pejabat Pamer ‘Plesiran’ dan ‘Joget’ Bersama
Kebiasaan Pejabat Daerah Dinas ke Jakarta, Ketua LSM IGW Sindir Pejabat Pamer ‘Plesiran’ dan ‘Joget’ Bersama
Bondowoso, Cakrawala.one| – Ketua LSM Indonesia Government Watch (IGW), Johan Bina Birawa, mengkritik sosok pejabat yang ‘plesiran’ ke Jakarta di tengah krisis kepercayaan masyarakat pasca terjadinya OTT KPK, yang banyak melibatkan pejabat. Padahal, seharusnya para pejabat Pemkab Bondowoso justru sedang prihatin menghadapi permasalahan hukum dan memberikan contoh agar masyarakat untuk hidup sederhana atau berwisata di daerah sendiri.
Hal tersebut dikemukakan Johan Bina Birawa, atas beredarnya foto-foto ‘plesiran’ dan ‘joget’ bersama di salah satu stasiun Televisi Swasta, berdalih memberi dukungan perwakilan Bondowoso dalam Audisi Primadona Pantura MNC TV yang saat ini masuk dalam 12 besar.
“Mengapa dalam kondisi Bondowoso yang sedang prihatin dengan banyaknya kasus yang sedang didalami KPK, pejabatnya malah berbondong-bondong ke Jakarta? Memang ada penilaian kinerja Pj. Bupati Bondowoso, Bambang Sekwanto, selama triwulan pertama ini, di Kantor Itjen Kemendagri dan tim evaluator, pada Kamis (4/1/2024)”, jelas Johan.
“Tetapi seharusnya, cukup beberapa orang yang memiliki kompetensi untuk memaparkan kinerja triwulan pertama Pj. Bupati Bondowoso, khususnya Pj. Bupati Bambang Soekwanto sendiri, didampingi beberapa pejabat saja sudah cukup. Kalau sampai membawa rombongan hampir seluruh OPD, ini jelas dapat mengganggu pelayanan masyarakat, tidak memenuhi unsur keadilan dan kepatutan dalam pengelolaan anggaran, pemborosan anggaran perjalanan dinas, ditambah ada pamer ‘plesiran’ serta ‘joget’ bersama di salah satu stasiun televisi swasta”.
Johan mengaku dirinya sebagai lembaga sosial Masyarakat yang salah satu tupoksinya adalah fungsi kontrol sosial dalam pelaksanaan anggaran oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya menjalankan kebijakan APBD wajib memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Seharusnya Pj. Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto, mengelola Anggaran secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemampuan keuangan negara.
Johan OB juga menambahkan, bahwa untuk saat ini, pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas masih menggunakan uang pribadi, karena memang anggaran daerah masih belum dapat dicairkan. Tetapi disaat anggaran dapat dicarikan, semua pengeluaran pribadi akan di SPJ-kan, dan mengambil uang pengganti dari negara. Ada dugaan Kebiasaan rekayasa SPJ yang sudah menjadi budaya di kalangan birokrasi, pungkasnya.red ( bambang.tim )
